PPh 21 Bukan Pegawai Bersifat Berkesinambungan Dan Tidak Berkesinambungan

Penghasilan yang diberikan bagi orang pribadi oleh pemotong akan dipotong PPh pasal 21/26. Berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21, Orang pribadi penerima penghasilan dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tersebut meliputi Pegawai tetap, Pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Terdapat beberapa perbedaan cara pemotongan dan pelaporan untuk setiap kategori tersebut. Saat ini Kita akan membahas tentang PPh 21 Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan maupun yang tidak berkesinambungan.

Berdasarkan PER 16 2016, Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21/26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Imbalan yang dimaksud dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. Atas imbalan yang diberikan ke bukan pegawai tersebut akan dikenakan PPh 21 atas bukan pegawai.

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh 21 bukan pegawai

Bukan Pegawai (orang pribadi) yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

  1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  3. olahragawan;
  4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  7. agen iklan;
  8. pengawas atau pengelola proyek;
  9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  10. petugas penjaja barang dagangan;
  11. petugas dinas luar asuransi; dan/atau
  12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

DPP dan tarif PPh 21 bukan pegawai

Bukan pegawai Tidak berkesinambungan

DPP bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Pemotongan PPh 21 bukan pegawai tidak bersifat berkesinambungan dilakukan berdasarkan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) X tarif pasal 17 UU PPh.

 

PPh 21 = 50% X Penghasilan Bruto X tarif pasal 17 UU PPh

Bukan Pegawai Bersifat berkesinambungan

DPP bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan adalah Penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak yang dimaksud adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP perbulan.

Penerima penghasilan bukan pegawai tersebut   dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang memenuhi ketenturan berikut :

  1. Telah mempunyai NPWP dan
  2. hanya memperoleh penghasilan dari satu Pemotong PPh 21/26 serta
  3. tidak memperoleh penghasilan lainnya.

Apabila penerima penghasilan tersebut tidak memenuhi ketentuan diatas, maka tidak dapat diberikan pengurangan berupa PTKP.

Pemotongan PPh 21 bukan pegawai  bersifat berkesinambungan dilakukan berdasarkan penghasilan kena pajak X tarif pasal 17 UU PPh.

PPh 21 = 50% X (penghasilan bruto – PTKP(apabila memenuhi ketentuan)) X tarif pasal 17 kumulatif

Ketentuan Umum PPh 21 atas Bukan Pegawai

Dalam hal bukan pegawai memberikan jasa dengan mempekerjakan orang lain atau melakukan penyerahan barang, Maka jumlah penghasilan bruto yang dimaksud sebesar jumlah pembayaran dikurangi dengan bagian gaji dari pegawai yang dipekerjakan atau nilai dari barang tersebut. Pengurangan tersebut dapat dilakukan sepanjang hal tersebut dapat dipisahkan dan tercantum dalam kontrak atau perjanjian kerja.

Terhadap pemotongan yang dilakukan oleh pemotong, Pemotong akan memberikan bukti potong 1721 VI. Bukti potong tersebut selanjutnya akan digunakan oleh penerima penghasilan bukan pegawai sebagai salah satu dasar pelaporan SPT Tahunan orang pribadi.

Baca Juga :  Solusi Error ESPT PPh 21 Tahun 2022

Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, Maka akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi.

Contoh Kasus PPh 21 atas bukan pegawai

Contoh kasus yang bersifat tidak berkesinambungan

ABC (OP) memiliki NPWP memberikan jasa perbaikan AC kepada PT BCD dengan imbalan sebesar Rp 8.000.000.

Perhitungan PPh 21 bukan pegawai adalah sebesar :

PPh 21 = 50 % X Rp 8.000.000 X 5% = Rp 200.000

CDE (Orang Pribadi) memiliki NPWP memberikan jasa perbaikan mesin kepada PT EFG dengan fee sebesar Rp 120.000.000

DPP = 50% X Rp 120.000.000 = Rp 60.000.000

PPh 21 bukan pegawai yang terutang sebesar

=5%   X Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

=15% X Rp 10.000.000 = Rp 1.500.000

=Rp 4.000.000

Contoh yang bersifat berkesinambungan

FGH (OP memiliki NPWP  dan memiliki penghasilan lain) merupakan petugas dinas luar asuransi, memperoleh komisi dari PT GHI sebagai berikut :

Bulan

Komisi (Rupiah)

Januari

50.000.000

Februari

40.000.000

Maret

35.000.000

April

70.000.000

Mei

60.000.000

Perhitungan PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan pada masa Januari-Mei adalah sebagai berikut

Bulan

Penghasilan bruto

Penghasilan kena pajak

Penghasilan kena pajak kumulatif

tarif

PPh 21 terutang

Januari

50.000.000

25.000.000

25.000.000

5%

1.250.000

Februari

40.000.000

20.000.000

45.000.000

5%

1.000.000

Maret

35.000.000

5.000.000

12.500.000

50.000.000

62.500.000

5%

15%

   250.000

1.875.000

April

70.000.000

35.000.000

97.500.000

15%

5.250.000

Mei

60.000.000

30.000.000

127.500.000

15%

4.500.000

.

Contoh bukan pegawai yang mempekerjakan orang lain

HIJ (OP) memberikan jasa perbaikan mesin kepada PT IJK dengan fee sebesar Rp 25.000.000. HIJ menyerahkan jasa dengan mempekerjakan 2 orang pekerja yang diberikan upah masing-masing sebesar Rp 5.000.000. Di dalam kontrak kerja, dapat diketahui bagian upah yang dibayarkan kepada pekerja tersebut. PPh 21 yang terutang sebesar:

Penghasilan Bruto = Rp 25.000.000 – Rp 5.000.000 – Rp 5.000.000 = Rp 15.000.000

PPh 21 atas bukan pegawai = 50% X Rp 15.000.000 X 5 % = Rp 375.000

Share :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

On Key

Related Posts

PPh 21 Pegawai Tidak Tetap

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau sering disebut juga sebagai PPh Pasal 21 dikenakan bagi orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya mekanisme

Read More »