Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak wajib menerbitkan faktur pajak atas transaksi tersebut. Penerbitan faktur pajak tersebut
Kali ini Kita akan membahas tentang PPh Pasal 26. Saat ini Negara-negara di dunia menggunakan beberapa jenis asas perpajakan dalam menentukan hak pengenaan pajak bagi
Sistem OSS (Online Single Submissions) merupakan sistem penyelenggaraan perizinan berusaha yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Sistem OSS tersebut terintegrasi dengan beberapa sistem pada kementerian/lembaga. Salah
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai PPN. Salah satu kewajiban bagi wajib
Penghasilan yang diberikan bagi orang pribadi oleh pemotong akan dipotong PPh pasal 21/26. Berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21, Orang pribadi penerima penghasilan dibagi menjadi 3 kategori.
Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada penerima penghasilan orang pribadi. Oleh karena itu, PPh 21 juga dikenal
Pajak Penghasilan Pasal 21 atau sering disebut juga sebagai PPh Pasal 21 dikenakan bagi orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya mekanisme
29 Oktober 2021, Pemerintah resmi mengundangkan Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP merubah beberapa ketentuan Undang-undang perpajakan sebelumnya.
Ketentuan diubah Terdapat tarif baru PPh Final jasa konstruksi sejak 21 Februari 2022 (Klik link) PPh Final 4 ayat 2 dapat dikenakan pada beberapa objek
26 Oktober 2021, PMK insentif pajak covid 19 diubah lagi oleh Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut diubah dengan diterbitkannya PMK 149/PMK.03/2021 yang merupakan perubahan kedua dari PMK 9/PMK.03/2021.
